Kota Banda Aceh Bersiap Mewujudkan Sanitasi Aman melalui Kolaborasi dengan Badan Usaha Daerah dan Swasta
Banda Aceh, 12 Januari 2024 - Setelah meraih status Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Pemerintah Kota Banda Aceh kini gencar dengan "Gerakan Kota Banda Aceh Menuju Sanitasi Aman" yang dicanangkan oleh Pj Wali Kota pada 2022, menargetkan peningkatan capaian sanitasi aman yang kini masih berada pada 8,56%. Untuk mewujudkan target yang diharapkan, gerakan ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Badan Usaha Daerah dan Swasta. Dalam upaya memperkuat komitmen ini, Pokja PKP Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF menggelar pertemuan dengan Mitra Badan Usaha di Aula Bappeda Kota Banda Aceh pada 12 Januari 2024, dengan tema "Menuju Kota Banda Aceh dengan Sanitasi Aman melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta". Pertemuan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Banda Aceh, Bapak Ir. Jalaluddin ST, MT, dan dihadiri oleh Bappeda Dinas PerKim, DLHK3, PUPR, dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dari unsur pemerintah/Pokja PKP, serta PT. PEMA, P.T Solusi Bangun Andalas, PT. TELKOM, PT.PLN, PPIW, BSI, Bank Aceh Syariah, dan Perusahaan sedot tinja swasta (Samba) dari mitra perusahaan, danYayasan Aceh Hijau (YAHijau) dan UNICEF dari unsur mitra pembangunan, yang memaparkan program Penguatan Lingkungan Pendukung untuk Peningkatan Sektor Air, Sanitasi dan Higiene (WASH) di Provinsi Aceh.
Mengawali pertemuan, direktur YAHijau, Syarifah Marlina AlMazhir, sebagai moderator pertemuan, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sebuah upaya untuk memfasilitasi sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan rencana dan target prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencapaian target sanitasi aman . Beliau juga menyampaikan bahwa Yayasan Aceh Hijau bersama UNICEF nantinya dapat membersamai pemerintah dan mitra swasta dalam merealisasikan kemitraan pemerintah dan swasta ini melalui pendampingan secara teknis.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Banda Aceh, Bapak Ir. Jalaluddin ST, MT, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pokja PKP, dalam sambutan dan pemaparannya, menjelaskan kondisi sanitasi kota saat ini, rencana prioritas Pemko untuk pembenahan sektor sanitasi, serta kesenjangan pendanaan yang membutuhkan dukungan para pihak. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pencemaran air tanah kota Banda Aceh sangatlah memprihatinkan karena pengelolaan limbah domestik yang belum memadai. Sampai saat ini, pengolahan limbah domestik masih bersifat individual, belum terpusat. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya sanitasi aman juga masih sangat dibutuhkan. Maka dari itu, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta.
“... kita perlu ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk, dari masing-masing pemerintah untuk ikut mendorong dengan menggunakan APBK, APBN, tapi itu sangat terbatas, keterlibatan Bapak/Ibu dalam mengambil bagian akan sangat berarti. Kebijakan di sektor sanitasi dan pembangunan daerah memang sangat kita tekankan, hingga tahun 2045 nanti kami masukkan isu ini menjadi prioritas kita. aat ini, kita sudah punya master plan untuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T di 4 zona. Kami meminta dukungan kontribusi agar dapat menjalankan ini,” jelasnya.
Senada dengan Ketua Pokja PKP, Mirza Muhammad, WASH Advisor Yayasan Aceh Hijau, menyampaikan bahwa jika hanya mengandalkan pemerintah, maka dananya tidak akan cukup untuk meningkatkan capaian sanitasi aman kota Banda Aceh. Maka dari itu, perlu untuk melibatkan CSR. Investasi yang kita berikan untuk sanitasi aman lebih kecil daripada risiko yang akan kita hadapi di masa depan akibat buruknya sanitasi.
“Berbicara ekonomi, sangat rugi bagi daerah atau sebuah masyarakat yang memiliki kondisi sanitasi tidak aman. Memiliki kondisi air yang terkontaminasi tinja manusia akan menimbulkan penyakit. Penyakit yang muncul otomatis akan berefek ke ekonomi kita. Anak-anak terkena stunting, kecerdasan menjadi rendah, dan itu berdampak besar bagi masa depan mereka,” terang Mirza.
Mewakili UNICEF Aceh, Bapak Yulian Gressando, menambahkan kemitraan ini merupakan sebuah langkah strategis. Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF siap berkoordinasi dan berpartisipasi untuk mendukung agar kemitraan pemerintah dan swasta untuk sektor sanitasi ini dapat terlaksana secara terstruktur dan sistematis. Yulian juga menyarankan agar pemKo dapat mengaktifkan Forum CSR sebagai wadah untuk dapat berbagi pembelajaran
“Berdasarkan apa yang sudah kami kaji, isu sanitasi biasanya menjadi isu yang ke sekian jika berbicara tentang CSR; biasanya isu pendidikan, UMKM, itu menjadi aspek yang seksi karena visibilitas hasilnya bisa langsung terlihat oleh masyarakat. Hal yang ingin kami tawarkan dari UNICEF bersama Yayasan Aceh Hijau adalah langkah yang lebih sistematis."
Pada akhir diskusi, semua peserta dari badan usaha swasta menyampaikan komitmen dukungannya untuk mewujudkan sanitasi aman di kota Banda Aceh serta meminta agar PemKo dapat menyampaikan usulan proposal kepada perusahaan agar nantinya dapat ditindaklanjuti dan mempertimbangkan bentuk kontribusi atau dukungan yang akan diberikan. Meski belum bisa menjanjikan angka, seluruh badan usaha menyatakan komitmen untuk berpartisipasi. Dengan solidnya kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta, harapan tercapainya sanitasi aman untuk mewujudkan lingkungan kota Banda Aceh yang sehat dan berkelanjutan semakin nyata.